PENGAWASAN PARPOL DI HSU TERHADAP DAFTAR PEMILIH

ParpolKita tentunya masih ingat dengan “Kasus Daftar Pemilih dan Legalitas Pemilu 2009 “. Beberapa partai menunjukkan bukti kecurangan pendataan daftar pemilih pada pemilu legislatif.  bahkan salah seorang pimpinan partai politik sampai menyatakan “Puluhan juta warga negara tidak dapat hak politiknya”.

Menyikapi agar hal tersebut tidak terulang, Bawaslu dalam Perbawaslu No 13 tahun 2012 pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat tidak terkecuali Partai politik. Peran aktif parpol memeriksa daftar pemilih sangat penting, karena mereka paling tahu basis massa konstituennya. Dengan peran aktif dari parpol diharapakan tidak ada lagi keributan setelah DCT diterbitkan. Perihal di atas ditindak lanjuti dengan instruksi oleh Bawaslu ke pada jajaran pengawasan di bawahnya dengan surat edaran No.480/Bawaslu/VII/2013 tentang pengawasan partisifasi Partai Politik terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Instruksi dari Bawaslu tersebut dilaksanakan oleh Panwaslu Kab.Hulu Sungai Utara dengan mengirimkan format pengawasan yang harus diisi oleh masing-masing parpol dan diserahkan kembali paling lambat tanggal 03 Agustus 2013 ke Panwaslu Kab.Hulu Sungai Utara. Beberapa kendala yang memperlambat Panwaslu Kab.Hulu Sungai Utara dalam menyerahkan format pengawasan adalah ketidak adaan pengurus parpol di kantor DPD/DPCnya. Terlepas dari kendala tersebut, panwaslu Kab.Hulu sungai Utara berharap kepedulian partai politik dalam daftar pemilih sehingga kisruh tentang daftar pemilih dapat dicegah.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s